Dialog Interaktif Menteri Kesehatan RI dengan Ketua Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia

Dialog Interaktif Menteri Kesehatan RI dengan Ketua Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia

Informasi IPK Indonesia
Ketua Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia yaitu Ibu Dr. Indria Laksmi Gamayanti, M.Si., Psikolog diberi kesempatan untuk melakukan dialog interaktif dengan Menteri Kesehatan RI Ir. Budi Gunadi Sadikin dalam acara yang diselenggarakan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia bersama beberapa organisasi profesi tenaga kesehatan pada tanggal 24 Februari 2021. Pada kesempatan tersebut, Ibu Gamayanti menyampaikan dukungan psikolog klinis terhadap program vaksinasi covid-19 terutama dalam psikoedukasi dan pendampingan untuk menurunkan kecemasan pada saat akan menjalani vaksinasi. Ibu Gamayanti juga menyampaikan permasalahan yang dialami oleh sebagian psikolog klinis yang berpraktik mandiri/swasta dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan vaksinasi di tahap prioritas tenaga kesehatan yang lalu. Bapak Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa tenaga kesehatan adalah prioritas nomor satu dalam pemberian vaksin di semua tahap. Hal itu dikuatkan oleh Staf Ahli Menteri Kesehatan bidang Desentralisasi Kesehatan yaitu…
Baca Selengkapnya
Ciri Kartu Tanda Anggota (KTA) Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia yang Asli

Ciri Kartu Tanda Anggota (KTA) Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia yang Asli

Informasi IPK Indonesia
Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia sejak tahun 2018 menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Digital yang dibuat secara otomatis oleh Sistem Informasi dan Administrasi Keanggotaan (SIMAK) bagi anggota yang telah terverifikasi semua syarat kelengkapan keanggotaannya. Pada awal Januari 2021, sebuah aplikasi milik sebuah organisasi tertentu yang mengeluarkan KTA digital dengan nama Ikatan Psikolog Klinis. Hal ini menyebabkan kebingungan para anggota IPK Indonesia. KTA digital tersebut dapat dipastikan tidak berlaku karena tidak memiliki ciri KTA digital IPK Indonesia. Bagaimana ciri KTA digital Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia sebagai Organisasi Profesi bagi Psikolog Klinis yang Asli? Hal yang terpenting dan utama untuk memastikan keasliannya adalah adanya kode QR di KTA IPK Indonesia yang terhubung ke data di SIMAK IPK Indonesia sehingga Anda dapat menggunakan pemindai kode QR untuk membuktikan keasliannya. Jika kode QR…
Baca Selengkapnya
Kolegium Psikologi Klinis : Badan Otonom Organisasi Profesi Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia

Kolegium Psikologi Klinis : Badan Otonom Organisasi Profesi Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia

Informasi IPK Indonesia
Definisi kolegium tenaga kesehatan dalam Undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk setiap cabang disiplin ilmu kesehatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut. Pembentukan Kolegium Psikologi Klinis didasari oleh pasal 51 ayat UU No.36 Tahun 2014 yang juga menegaskan bahwa kologium bertanggung jawab kepada organisasi profesi. Definisi organisasi profesi dalam Undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi. Pasal 50 ayat 1 UU No.36 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan harus membentuk Organisasi Profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan, martabat, dan etika profesi Tenaga Kesehatan. Atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Para psikolog klinis dari seluruh Indonesia membentuk organisasi profesi psikolog klinis yang berbadan hukum yaitu Ikatan…
Baca Selengkapnya
Rekomendasi Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia tentang Rencana Pelaksanaan Belajar Tatap Muka di Sekolah Tahun 2021

Rekomendasi Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia tentang Rencana Pelaksanaan Belajar Tatap Muka di Sekolah Tahun 2021

Informasi IPK Indonesia
Satgas penanggulangan COVID-19 IPK Indonesia telah melakukan pendataan terkait masyarakat yang mengakses layanan psikolog klinis pada masa pandemi COVID-19 periode Maret-Agustus 2020. Layanan psikolog klinis tersebut sebagian besar diberikan dalam bentuk daring, sehingga meskipun aktivitas selama pandemi dibatasi, masyarakat tetap dapat mengakses layanan. Berdasarkan laporan dari 194 orang psikolog klinis dari 27 wilayah di Indonesia, diperoleh data bahwa salah satu masalah yang paling banyak dikeluhkan adalah hambatan belajar. Pada bulan November 2020, tim Satgas penanggulangan COVID-19 IPK Indonesia, didukung oleh Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, melakukan penelitian tentang Dampak Belajar dari Rumah (BDR) terhadap kondisi psikologis siswa. Penelitian ini melibatkan 15.304 siswa di jenjang pendidikan SD (kelas 4-6), SMP, SMA, dan SMK sebagai partisipan. Mereka berasal dari sekolah-sekolah di 6…
Baca Selengkapnya
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Informasi IPK Indonesia
Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia bersama dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menandatangani nota kesepahaman tentang peningkatan kemampuan anggota Pramuka dalam melakukan Dukungan Psikologis Awal (DPA) pada hari Sabtu, 28 November 2020 di Yogyakarta. Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia diwakili oleh Ketua IPK Indonesia yaitu Dr. Indria Laksmi Gamayanti, M.Si., Psikolog, sedangkan dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yaitu  Mayjen TNI (purn). Dr. Bachtiar.  
Baca Selengkapnya
Tangkal Hoax IPK Indonesia Seputar RUU Praktik Psikologi

Tangkal Hoax IPK Indonesia Seputar RUU Praktik Psikologi

Informasi IPK Indonesia
Ikatan Psikolog Klinis (IPK ) Indonesia menggunakan hak jawab untuk menangkal informasi tanpa fakta (hoax) yang beredar terkait RUU Praktik Psikologi yang saat ini dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR. IPK Indonesia adalah organisasi resmi profesi Psikolog Klinis yang berbadan hukum dan didirikan dalam rangka amanah UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Republik Indonesia. Pasal 1 UU No 36 Tahun 2014 menyebutkan bahwa organisasi profesi adalah wadah berhimpun tenaga kesehatan yang SEPROFESI. Pasal 50 UU No. 36 Tahun 2014 telah memberikan amanah kepada tenaga kesehatan psikologi klinis untuk membentuk sebuah organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan, martabat, dan etika profesi tenaga kesehatan. Bertahun-tahun lalu, para pemangku kepentingan tenaga kesehatan psikologi klinis bersama dengan Pemerintah RI secara bertahap telah membangun sebuah bangunan yang lengkap…
Baca Selengkapnya
Pernyataan Bersama Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia) memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2020

Pernyataan Bersama Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia) memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2020

Informasi IPK Indonesia
Pernyataan Bersama “Masyarakat Peduli, Bunuh Diri Bisa Dicegah” Lebih dari 800.000 orang di dunia meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya, yang berarti 1 orang bunuh diri setiap 40 detik (International Association for Suicide Prevention / IASP, 2020). Angka ini tidak berhenti di sini, karena orang-orang terdekat dari orang yang meninggal karena bunuh diri adalah kelompok berisiko tinggi untuk melakukan percobaan bunuh diri akibat trauma kehilangan, stigma yang terasosiasi dengan kehilangan ini, juga karena potensi masalah keluarga / lingkungan yang serupa serta adanya peniruan sosial (social modelling). Kondisi pandemi Covid-19 yang cukup panjang memunculkan beragam masalah kesehatan mental. Berdasarkan data dari 14.619 individu yang mendapatkan penanganan dari psikolog klinis anggota Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK-Indonesia), 4 masalah yang paling banyak ditemui adalah kesulitan belajar, kecemasan, stress, dan gangguan mood antara lain…
Baca Selengkapnya
Kembali ke Sekolah? Mengkaji Kebijakan Belajar Kembali di Sekolah.

Kembali ke Sekolah? Mengkaji Kebijakan Belajar Kembali di Sekolah.

Artikel
Ahmad Gimmy Prathama Siswadi Continuing Education – Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Pandemi dan kebijakan kembali ke sekolah Tidak terasa sudah hampir 6 bulan berlalu sejak ditemukannya pasien dengan gejala Covid-19 pertama di Indonesia. Sampai saat ini yang sudah mencapai sekitar 120 ribu orang, terpapar Covid19 dengan penambahan rata-rata per bulannya di Indonesia mungkin sekitar 20 ribu orang. Kalaupun situasinya tidak ada lonjakan tiba-tiba, mudah-mudahan tidak lebih dari 700 orang per hari (saat ini 8 Agustus sudah lebih dari 1000 orang penambahan tiap hari - terduga positif Covid19 di Indonesia) – dan gejala peningkatannya masih akan naik lagi, bahkan, masih waspada gelombang ke-2 di sebagian besar dunia. Berbagai penetapan zona untuk setiap wilayah yang sedemikian luas di Indonesia juga sudah diberlakukan. Zona hijau (aman), kuning (waspada), dan merah (bahaya). Pewarnaan zona…
Baca Selengkapnya
Sumpah Profesi Psikolog Klinis Daring Perdana di Masa Pandemi Covid19

Sumpah Profesi Psikolog Klinis Daring Perdana di Masa Pandemi Covid19

Informasi IPK Indonesia, IPK Jawa Tengah, IPK Wilayah
Segenap pengurus IPK Indonesia mengucapkan selamat atas pengambilan sumpah profesi psikolog klinis yang telah berlangsung dengan lancar pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Masa pandemi COVID 19 telah memaksa adanya pembatasan pertemuan berskala besar sementara banyak psikolog klinis yang belum mengucapkan sumpah/janji profesi yang menjadi syarat registrasi tenaga kesehatan sesuai amanah UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Pasal 44 Ayat 3d). IPK Indonesia pusat bekerja sama dengan IPK Indonesia Wilayah Jawa Tengah berusaha membantu rekan-rekan sejawat dengan melakukan terobosan sumpah profesi secara daring dengan ketentuan yang sangat ketat untuk tetap menjaga kesakralan makna dari sumpah profesi tersebut. Pengambilan sumpah profesi psikolog klinis ini merupakan kegiatan sumpah profesi perdana yang dilakukan secara daring. Ada 51 peserta melakukan sumpah dan disaksikan oleh 3 rohaniawan sesuai agama dan kepercayaannya.…
Baca Selengkapnya
Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Psikolog Klinis Edisi III

Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Psikolog Klinis Edisi III

Informasi IPK Indonesia
IPK Indonesia kembali menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Psikolog Klinis Edisi III. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) atau program Continuing Professional Development (CPD) adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh organisasi profesi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensi profesi yang berupa nilai, sikap, pengetahuan ilmiah, dasar keahlian dan keterampilan melalui berbagai kegiatan sehingga dapat menjalankan profesinya dengan optimal dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan khususnya pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Masa berlaku STR adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan syarat telah memenuhi kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) melalui kegiatan pelayanan, pendidikan, pengabdian masyarakat, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya. Syarat kecukupan SKP untuk perpanjangan STR ini…
Baca Selengkapnya