Berbagi Kebahagiaan IPK KALTIM

Berbagi Kebahagiaan IPK KALTIM

IPK Kalimantan Timur, IPK Wilayah, Kegiatan IPK Indonesia
Dalam rangka bulan suci ramadhan, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Kalimantan Timur mengadakan kegiatan “Berbagi Kebahagiaan IPK Kaltim” di UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI Samarinda pada hari Minggu, 2 Juni 2019 jam 10.00 WITA. Alhamdulillah, dengan persiapan yang sangat singkat kegiatan ini dapat berjalan lancar. Kegiatan ini dilaksanakan guna mempererat silaturahim antar anggota IPK wilayah Kaltim serta dapat berbagi kebahagiaan dengan kakek nenek yang berada di Panti.   “Melihat respon kakek nenek di panti tadi, saya meyakini bahwa sedikit yang kita berikan tadi betul-betul memberikan kebahagiaan untuk mereka.” tutur Ketua IPK wilayah Kaltim Wahyu Nhira Utami M.Psi., Psikolog Selama berada di sana berkali-kali, kakek dan nenek tadi mendoakan agar semua diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan, keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berguna. Para…
Baca Selengkapnya
Formulir C SIMAK IPK Indonesia

Formulir C SIMAK IPK Indonesia

Informasi IPK Indonesia
Formulir C merupakan formulir daring yang dapat digunakan oleh anggota yang telah terverifikasi untuk mengurus keperluan yang berhubungan dengan IPK Wilayah, antara lain untuk mengurus administrasi pendaftaran Sumpah STR, permohonan surat keterangan jenjang profesi Psikolog Klinis, dan permohonan rekomendasi dari IPK Wilayah untuk pembuatan Surat Izin Praktik Psikolog Klinis dari Dinas Kesehatan setempat. Formulir C dapat ditemukan di Menu Administrasi SIMAK IPK Indonesia. Anggota tidak perlu lagi mengirim banyak berkas persyaratan ke email atau sekretariat IPK Wilayah, namun cukup mengisi formulir C yang ringkas. Penggunaan Formulir C akan menciptakan lingkungan administrasi daring yang lebih efektif, efisien dan aman di era digital. Data pribadi anggota tidak lagi tersebar ke berbagai saluran komunikasi IPK Wilayah seperti yang selama ini terjadi. Demikian pula, pembuatan surat dan sertifikat  tidak lagi memakan waktu yang lama karena…
Baca Selengkapnya
Kemenkes RI Menyelenggarakan Webinar bagi Ikatan Psikolog Klinis (IPK) wilayah Aceh dan 9 provinsi lainnya

Kemenkes RI Menyelenggarakan Webinar bagi Ikatan Psikolog Klinis (IPK) wilayah Aceh dan 9 provinsi lainnya

IPK Aceh, IPK Wilayah, Kegiatan IPK Indonesia
Webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia pada hari Rabu 24 oktober 2018, diikuti oleh 10 provinsi yang tergabung dalam Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Wilayah, yakni IPK Aceh, IPK Jawa Timur, IPK Kalimatan Barat, IPK Kalimantan Selatan, IPK Kalimantan Tengah, IPK Kalimantan Timur, IPK Riau, IPK Sulawesi Selatan, IPK Sulawesi Utara, dan IPK Sumatera Barat. Acara ini berlangsung di perpustakaan Universitas Syiah Kuala, yang difasilitasi oleh Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Dalam webinar ini, terdapat tiga tema yang dibahas yaitu : Asesmen Psikolog Klinis Anak, yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Juke Roosjati Siregar., M.Pd., Psikolog Klinis Anak Kebijakan Kementerian Kesehatan Terkait Tenaga Kesehatan Indonesia (PPSDM) Peran IPK Indonesia dalam peningkatan Profesionalisme Psikolog Klinis, yang dipaparkan oleh Dr. Indria…
Baca Selengkapnya
Alur Pendaftaran Anggota Baru IPK Indonesia Mulai 1 April 2018

Alur Pendaftaran Anggota Baru IPK Indonesia Mulai 1 April 2018

Informasi IPK Indonesia
Syarat untuk menjadi Anggota IPK Indonesia : 1. Warga Negara Indonesia 2. Psikolog klinis Hak dan Kewajiban Anggota Hak : 1. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang tertera dalam fungsi IPK Indonesia. 2. Mendapatkan informasi tentang pengembangan profesi, pendidikan berkelanjutan dan sertifikasi profesi. 3. Memiliki hak memilih dan dipilih menjadi pengurus IPK baik Pusat maupun wilayah. Kewajiban : 1. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik profesi. 2. Membayar iuran anggota tahunan. 3. Meningkatkan kompetensi profesi dengan mengikuti pendidikan berkelanjutan. Alur Pendaftaran Anggota Baru IPK Indonesia : Alur Lengkap Pendaftaran Anggota IPK Indonesia : Calon anggota mendaftarkan keanggotaan HIMPSI di http://himpsi.or.id/ Calon anggota memilih Ikatan Psikolog Klinis sebagai asosiasi/minatnya di SIK-HIMPSI https://anggota.himpsi.or.id/ Calon anggota mengisi formulir A di https://simak.ipkindonesia.or.id/formulir/ dengan keperluan DAFTAR ANGGOTA BARU dan menyertakan berkas JPG/JPEG KTA HIMPSI/KTP (salah satu)…
Baca Selengkapnya
Psikolog Klinis Indonesia Wajib Memiliki STRPK dan SIPPK

Psikolog Klinis Indonesia Wajib Memiliki STRPK dan SIPPK

Informasi IPK Indonesia
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 45 Tahun 2017 mengatur lebih detail tentang izin dan penyelenggaraan praktik psikolog klinis. STR PK (Surat Tanda Registrasi Psikolog Klinis) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Psikolog Klinis yang telah memiliki sertifikat kompetensi (pasal 1 ayat 3). SIP PK (Surat Izin Praktik Psikolog Klinis) adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Psikolog Klinis (pasal 1 ayat 4). STRPK berlaku selama 5 tahun (pasal 3 ayat3) dan masa berlaku SIPPK akan mengikuti masa berlaku STRPK. Psikolog Klinis hanya dapat memiliki paling banyak 3 SIPPK, sedangkan 1 SIPPK berlaku untuk 1 tempat (pasal 5 dan 6). SIPPK dinyatakan tidak berlaku jika (pasal 10): a. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPPK; b. masa berlaku STRPK telah habis dan tidak diperpanjang; c.…
Baca Selengkapnya
Mengapa Psikolog Klinis harus memiliki STR?

Mengapa Psikolog Klinis harus memiliki STR?

Informasi IPK Indonesia
Berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, psikolog klinis merupakan bagian dari tenaga kesehatan (pasal 11 ayat 1) sehingga harus memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) yang diberikan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (pasal 44 ayat 1). STR menjadi syarat untuk pengajuan Surat Izin Praktik (SIP) dari dinas kesehatan setempat. Psikolog klinis yang menjalankan praktik tanpa memiliki STR dapat dikenakan sanksi pidana (pasal 85 ayat 1). Psikolog klinis yang memiliki STR menjadi tenaga kesehatan yang dilindungi hukum dalam menjalankan praktik profesinya sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional (pasal 57). Ketentuan tentang kewajiban kepemilikan STR bagi tenaga kesehatan Indonesia dapat diunduh berikut ini : UU No. 36 Th 2014 ttg Tenaga Kesehatan
Baca Selengkapnya