Pelacakan Anggota IPK Indonesia dan Kartu Tanda Anggota Virtual

Pelacakan Anggota IPK Indonesia dan Kartu Tanda Anggota Virtual

Informasi IPK Indonesia
IPK Indonesia sejak awal Januari 2018 telah memberikan layanan pelacakan anggota IPK Indonesia melalui situs web. Fungsi dari layanan pelacakan ini adalah sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada masyarakat Indonesia untuk memberikan informasi yang valid tentang anggota IPK Indonesia. Layanan ini dapat diakses di : https://simak.ipkindonesia.or.id/lacak-anggota-ipk-indonesia/ atau di https://s.id/ipkLA Anggota yang belum terverifikasi datanya di sistem keanggotaan IPK tidak memiliki link ke kartu virtual. Anggota yang telah terverifikasi memiliki pranala ke kartu tanda anggota virtual yang berisi informasi : nama lengkap, no anggota, wilayah domisili, minat keahlian, Surat Tanda Registrasi sebagai Tenaga Kesehatan Republik Indonesia dan Surat Izin Praktik Psikolog Klinis dari Dinas Kesehatan Setempat.  
Baca Selengkapnya
Alur Pendaftaran Anggota Baru IPK Indonesia Mulai 1 April 2018

Alur Pendaftaran Anggota Baru IPK Indonesia Mulai 1 April 2018

Informasi IPK Indonesia
Syarat untuk menjadi Anggota IPK Indonesia : 1. Warga Negara Indonesia 2. Psikolog klinis Hak dan Kewajiban Anggota Hak : 1. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang tertera dalam fungsi IPK Indonesia. 2. Mendapatkan informasi tentang pengembangan profesi, pendidikan berkelanjutan dan sertifikasi profesi. 3. Memiliki hak memilih dan dipilih menjadi pengurus IPK baik Pusat maupun wilayah. Kewajiban : 1. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik profesi. 2. Membayar iuran anggota tahunan. 3. Meningkatkan kompetensi profesi dengan mengikuti pendidikan berkelanjutan. Alur Pendaftaran Anggota Baru IPK Indonesia : Alur Lengkap Pendaftaran Anggota IPK Indonesia : Calon anggota mendaftarkan keanggotaan HIMPSI di http://himpsi.or.id/ Calon anggota memilih Ikatan Psikolog Klinis sebagai asosiasi/minatnya di SIK-HIMPSI https://anggota.himpsi.or.id/ Calon anggota mengisi formulir A di https://simak.ipkindonesia.or.id/formulir/ dengan keperluan DAFTAR ANGGOTA BARU dan menyertakan berkas JPG/JPEG KTA HIMPSI/KTP (salah satu)…
Baca Selengkapnya
Selamat Datang di Situs Web Baru IPK Indonesia

Selamat Datang di Situs Web Baru IPK Indonesia

Informasi IPK Indonesia
Situs web yang beralamat di https://ipkindonesia.or.id/ merupakan situs resmi organisasi Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia. Situs ini berfungsi sebagai salah satu sarana komunikasi IPK baik untuk internal (anggota IPK) maupun eksternal (masyarakat umum). Pengunjung situs dapat mengikuti pembaharuan situs kami di Telegram Channel (http://t.me/ipkindonesia) atau melalui halaman Facebook (http://fb.me/ipkindonesia). Situs ini dirancang untuk dapat diakses dengan aman dan baik melalui media komputer maupun gawai/smartphone, jika Anda menemukan masalah ataupun memiliki saran konstruktif untuk situs ini, silakan hubungi kami melalui email admin[at]ipkindonesia.or.id.
Baca Selengkapnya
Psikolog Klinis Indonesia Wajib Memiliki STRPK dan SIPPK

Psikolog Klinis Indonesia Wajib Memiliki STRPK dan SIPPK

Informasi IPK Indonesia
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 45 Tahun 2017 mengatur lebih detail tentang izin dan penyelenggaraan praktik psikolog klinis. STR PK (Surat Tanda Registrasi Psikolog Klinis) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Psikolog Klinis yang telah memiliki sertifikat kompetensi (pasal 1 ayat 3). SIP PK (Surat Izin Praktik Psikolog Klinis) adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Psikolog Klinis (pasal 1 ayat 4). STRPK berlaku selama 5 tahun (pasal 3 ayat3) dan masa berlaku SIPPK akan mengikuti masa berlaku STRPK. Psikolog Klinis hanya dapat memiliki paling banyak 3 SIPPK, sedangkan 1 SIPPK berlaku untuk 1 tempat (pasal 5 dan 6). SIPPK dinyatakan tidak berlaku jika (pasal 10): a. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPPK; b. masa berlaku STRPK telah habis dan tidak diperpanjang; c.…
Baca Selengkapnya
Mengapa Psikolog Klinis harus memiliki STR?

Mengapa Psikolog Klinis harus memiliki STR?

Informasi IPK Indonesia
Berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, psikolog klinis merupakan bagian dari tenaga kesehatan (pasal 11 ayat 1) sehingga harus memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) yang diberikan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (pasal 44 ayat 1). STR menjadi syarat untuk pengajuan Surat Izin Praktik (SIP) dari dinas kesehatan setempat. Psikolog klinis yang menjalankan praktik tanpa memiliki STR dapat dikenakan sanksi pidana (pasal 85 ayat 1). Psikolog klinis yang memiliki STR menjadi tenaga kesehatan yang dilindungi hukum dalam menjalankan praktik profesinya sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional (pasal 57). Ketentuan tentang kewajiban kepemilikan STR bagi tenaga kesehatan Indonesia dapat diunduh berikut ini : UU No. 36 Th 2014 ttg Tenaga Kesehatan
Baca Selengkapnya