Penegasan Aspirasi IPK Indonesia kepada DPP PDIP Perjuangan terkait RUU Praktik Psikologi

Penegasan Aspirasi IPK Indonesia kepada DPP PDIP Perjuangan terkait RUU Praktik Psikologi

Informasi IPK Indonesia
Senin, 19 Oktober 2021, Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia menyambut baik undangan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) untuk turut serta dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Praktik Psikologi (RUU PP) yang sedang dalam proses pembahasan alot di DPR.Mewakili IPK Indonesia hadir Pengurus Pusat - Ketua Bidang Kerjasama, Ratih Ibrahim, bersama Anna Surti Ariani, Ketua IPK Indonesia wilayah Jakarta yang juga pengurus pusat, juga Emanuel Raditya Hatibie dan Ivana Karli, anggota IPK Indonesia wilayah Jakarta.   Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Sekjen PDIP, Bapak Hasto Kristiyanto, para Pengurus Pusat PDIP, dan pengurus HIMPSI, selain memperkenalkan IPK Indonesia, Ratih Ibrahim menyampaikan sikap tegas IPK Indonesia tentang pengecualian psikolog klinis sehingga tidak termasuk dalam RUU Praktik Psikologi tersebut, karena sudah mengikuti Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 dan peraturan perundangan lainnya.…
Baca Selengkapnya
Pendampingan Psikososial Rumah Karantina SMP Negeri 3 Mrebet Purbalingga

Pendampingan Psikososial Rumah Karantina SMP Negeri 3 Mrebet Purbalingga

IPK Jawa Tengah, IPK Wilayah, Kegiatan IPK Indonesia
Dalam Rangka Memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Tahun 2021 "Mental Health In An Unequal World". Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jawa Tengah mengadakan serangkaian kegiatan, salah satunya Pendampingan Psikososial Rumah Karantina SMP Negeri 3 Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23- 30 September 2021 yang lalu, sebagai bentuk kepedulian IPK Indonesia khususnya Wilayah Jawa Tengah terhadap kesehatan dan kesejahteraan psikologis siswa yg sedang di karantina terpusat di sekolah. Berawal dari hasil pemeriksaan antigen pada siswa yang diuji coba dalam Sistem Pertemuan Tatap Muka dan ternyata hasilnya banyak yang menunjukkan reaktif sehingga dilakukan karantina terpusat. Hasil asesmen psikologi awal tidak ditemukan masalah psikologis yang berarti, namun beberapa siswa dirasakan perlu mendapatkan perhatian khusus karena mulai muncul rasa bosan, sedih karena jauh dari orang tua. Dengan pendampingan psikososial…
Baca Selengkapnya
Dialog Interaktif Menteri Kesehatan RI dengan Ketua Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia

Dialog Interaktif Menteri Kesehatan RI dengan Ketua Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia

Informasi IPK Indonesia
Ketua Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia yaitu Ibu Dr. Indria Laksmi Gamayanti, M.Si., Psikolog diberi kesempatan untuk melakukan dialog interaktif dengan Menteri Kesehatan RI Ir. Budi Gunadi Sadikin dalam acara yang diselenggarakan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia bersama beberapa organisasi profesi tenaga kesehatan pada tanggal 24 Februari 2021. Pada kesempatan tersebut, Ibu Gamayanti menyampaikan dukungan psikolog klinis terhadap program vaksinasi covid-19 terutama dalam psikoedukasi dan pendampingan untuk menurunkan kecemasan pada saat akan menjalani vaksinasi. Ibu Gamayanti juga menyampaikan permasalahan yang dialami oleh sebagian psikolog klinis yang berpraktik mandiri/swasta dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan vaksinasi di tahap prioritas tenaga kesehatan yang lalu. Bapak Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa tenaga kesehatan adalah prioritas nomor satu dalam pemberian vaksin di semua tahap. Hal itu dikuatkan oleh Staf Ahli Menteri Kesehatan bidang Desentralisasi Kesehatan yaitu…
Baca Selengkapnya
Ciri Kartu Tanda Anggota (KTA) Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia yang Asli

Ciri Kartu Tanda Anggota (KTA) Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia yang Asli

Informasi IPK Indonesia
Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia sejak tahun 2018 menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Digital yang dibuat secara otomatis oleh Sistem Informasi dan Administrasi Keanggotaan (SIMAK) bagi anggota yang telah terverifikasi semua syarat kelengkapan keanggotaannya. Pada awal Januari 2021, sebuah aplikasi milik sebuah organisasi tertentu yang mengeluarkan KTA digital dengan nama Ikatan Psikolog Klinis. Hal ini menyebabkan kebingungan para anggota IPK Indonesia. KTA digital tersebut dapat dipastikan tidak berlaku karena tidak memiliki ciri KTA digital IPK Indonesia. Bagaimana ciri KTA digital Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia sebagai Organisasi Profesi bagi Psikolog Klinis yang Asli? Hal yang terpenting dan utama untuk memastikan keasliannya adalah adanya kode QR di KTA IPK Indonesia yang terhubung ke data di SIMAK IPK Indonesia sehingga Anda dapat menggunakan pemindai kode QR untuk membuktikan keasliannya. Jika kode QR…
Baca Selengkapnya
Kolegium Psikologi Klinis : Badan Otonom Organisasi Profesi Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia

Kolegium Psikologi Klinis : Badan Otonom Organisasi Profesi Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia

Informasi IPK Indonesia
Definisi kolegium tenaga kesehatan dalam Undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk setiap cabang disiplin ilmu kesehatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut. Pembentukan Kolegium Psikologi Klinis didasari oleh pasal 51 ayat UU No.36 Tahun 2014 yang juga menegaskan bahwa kologium bertanggung jawab kepada organisasi profesi. Definisi organisasi profesi dalam Undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi. Pasal 50 ayat 1 UU No.36 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan harus membentuk Organisasi Profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan, martabat, dan etika profesi Tenaga Kesehatan. Atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Para psikolog klinis dari seluruh Indonesia membentuk organisasi profesi psikolog klinis yang berbadan hukum yaitu Ikatan…
Baca Selengkapnya
Rekomendasi Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia tentang Rencana Pelaksanaan Belajar Tatap Muka di Sekolah Tahun 2021

Rekomendasi Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia tentang Rencana Pelaksanaan Belajar Tatap Muka di Sekolah Tahun 2021

Informasi IPK Indonesia
Satgas penanggulangan COVID-19 IPK Indonesia telah melakukan pendataan terkait masyarakat yang mengakses layanan psikolog klinis pada masa pandemi COVID-19 periode Maret-Agustus 2020. Layanan psikolog klinis tersebut sebagian besar diberikan dalam bentuk daring, sehingga meskipun aktivitas selama pandemi dibatasi, masyarakat tetap dapat mengakses layanan. Berdasarkan laporan dari 194 orang psikolog klinis dari 27 wilayah di Indonesia, diperoleh data bahwa salah satu masalah yang paling banyak dikeluhkan adalah hambatan belajar. Pada bulan November 2020, tim Satgas penanggulangan COVID-19 IPK Indonesia, didukung oleh Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, melakukan penelitian tentang Dampak Belajar dari Rumah (BDR) terhadap kondisi psikologis siswa. Penelitian ini melibatkan 15.304 siswa di jenjang pendidikan SD (kelas 4-6), SMP, SMA, dan SMK sebagai partisipan. Mereka berasal dari sekolah-sekolah di 6…
Baca Selengkapnya
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Informasi IPK Indonesia
Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia bersama dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menandatangani nota kesepahaman tentang peningkatan kemampuan anggota Pramuka dalam melakukan Dukungan Psikologis Awal (DPA) pada hari Sabtu, 28 November 2020 di Yogyakarta. Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia diwakili oleh Ketua IPK Indonesia yaitu Dr. Indria Laksmi Gamayanti, M.Si., Psikolog, sedangkan dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yaitu  Mayjen TNI (purn). Dr. Bachtiar.  
Baca Selengkapnya
Pembentukan Satgas Ikatan Psikolog Klinis Indonesia untuk Menangani Covid-19 dan Peluncuran Situs Psikoedukasi terkait Covid-19

Pembentukan Satgas Ikatan Psikolog Klinis Indonesia untuk Menangani Covid-19 dan Peluncuran Situs Psikoedukasi terkait Covid-19

Informasi IPK Indonesia
Penyebaran virus korona (COVID-19) telah meluas di seluruh wilayah Indonesia, dan telah menimbulkan banyak korban jiwa sehingga mengakibatkan munculnya keresahan dan kecemasan di masyarakat. Situasi tersebut dapat memicu peningkatan gangguan psikologis pada masyarakat sehingga IPK Indonesia sebagai organisasi profesi tenaga kesehatan harus ikut terlibat menjaga kesehatan mental masyarakat Indonesia. Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia membentuk satuan tugas (satgas) penanganan COVID-19 pada tanggal 27 Maret 2020. Satgas COVID-19 IPK Indonesia dipimpin oleh Annelia Sari Sani, S.Psi., Psikolog untuk membantu pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menghadapi wabah COVID-19. Selain pembentukan Satgas COVID-19, IPK Indonesia juga meluncurkan situs web Psikoedukasi dan Bantuan (Konseling Daring Gratis) Psikolog Klinis terkait COVID-19 yang beralamat di https://covid19.ipkindonesia.or.id/ atau https://ipk.bz/covid19. Situs tersebut berisi kompilasi berbagai materi psikoedukasi para psikolog klinis dari wilayah masing-masing, psikoterapi mandiri, dan juga informasi…
Baca Selengkapnya
Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Psikolog Klinis Edisi II

Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Psikolog Klinis Edisi II

Informasi IPK Indonesia
IPK Indonesia kembali menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Psikolog Klinis Edisi II. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) atau program Continuing Professional Development (CPD) adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh organisasi profesi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensi profesi yang berupa nilai, sikap, pengetahuan ilmiah, dasar keahlian dan keterampilan melalui berbagai kegiatan sehingga dapat menjalankan profesinya dengan optimal dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan khususnya pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Masa berlaku STR adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan syarat telah memenuhi kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) melalui kegiatan pelayanan, pendidikan, pengabdian masyarakat, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya. Syarat kecukupan SKP untuk perpanjangan STR ini…
Baca Selengkapnya