Diskusi Ilmiah dan Sosialisasi Peraturan Tenaga Kesehatan di IPK Wilayah Jateng

Diskusi Ilmiah dan Sosialisasi Peraturan Tenaga Kesehatan di IPK Wilayah Jateng

IPK Jawa Tengah, IPK Wilayah, Kegiatan IPK Indonesia
Dipenghujung bulan Maret 2019, tepatnya hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019, IPK Indonesia Wilayah Jawa Tengah mengadakan pertemuan anggota di Aula Ondrowino RSUD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten. Sebagaimana disampaikan oleh Dra. Endang Suparti Sri Sugihartati, Psikolog selaku Ketua IPK Indonesia Wilayah Jateng dalam sambutannya, kegiatan ini selain menjadi ajang silaturahmi antar anggota juga dapat menjadi sarana peningkatan pengetahuan dan kompetensi keprofesian Psikolog Klinis. Dalam kesempatan ini, Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah, dr. Tri Kuncoro, MMR memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan. Dalam sambutannya, Beliau menyampaikan apresiasi yang sangat besar karena banyaknya peserta yang mengikuti dan sangat mendukung kegiatan ini. Beliau juga berharap dapat kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan profesionalitas Psikolog Klinis Rumah Sakit di seluruh Jawa Tengah. Kegiatan kali ini menyajikan sosialisasi tentang aturan perundang-undangan yang mendasari…
Baca Selengkapnya
Psikolog Klinis Indonesia Wajib Memiliki STRPK dan SIPPK

Psikolog Klinis Indonesia Wajib Memiliki STRPK dan SIPPK

Informasi IPK Indonesia
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 45 Tahun 2017 mengatur lebih detail tentang izin dan penyelenggaraan praktik psikolog klinis. STR PK (Surat Tanda Registrasi Psikolog Klinis) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Psikolog Klinis yang telah memiliki sertifikat kompetensi (pasal 1 ayat 3). SIP PK (Surat Izin Praktik Psikolog Klinis) adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Psikolog Klinis (pasal 1 ayat 4). STRPK berlaku selama 5 tahun (pasal 3 ayat3) dan masa berlaku SIPPK akan mengikuti masa berlaku STRPK. Psikolog Klinis hanya dapat memiliki paling banyak 3 SIPPK, sedangkan 1 SIPPK berlaku untuk 1 tempat (pasal 5 dan 6). SIPPK dinyatakan tidak berlaku jika (pasal 10): a. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPPK; b. masa berlaku STRPK telah habis dan tidak diperpanjang; c.…
Baca Selengkapnya