Penegasan Aspirasi IPK Indonesia kepada DPP PDIP Perjuangan terkait RUU Praktik Psikologi

Penegasan Aspirasi IPK Indonesia kepada DPP PDIP Perjuangan terkait RUU Praktik Psikologi

Informasi IPK Indonesia
Senin, 19 Oktober 2021, Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia menyambut baik undangan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) untuk turut serta dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Praktik Psikologi (RUU PP) yang sedang dalam proses pembahasan alot di DPR.Mewakili IPK Indonesia hadir Pengurus Pusat - Ketua Bidang Kerjasama, Ratih Ibrahim, bersama Anna Surti Ariani, Ketua IPK Indonesia wilayah Jakarta yang juga pengurus pusat, juga Emanuel Raditya Hatibie dan Ivana Karli, anggota IPK Indonesia wilayah Jakarta.   Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Sekjen PDIP, Bapak Hasto Kristiyanto, para Pengurus Pusat PDIP, dan pengurus HIMPSI, selain memperkenalkan IPK Indonesia, Ratih Ibrahim menyampaikan sikap tegas IPK Indonesia tentang pengecualian psikolog klinis sehingga tidak termasuk dalam RUU Praktik Psikologi tersebut, karena sudah mengikuti Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 dan peraturan perundangan lainnya.…
Baca Selengkapnya
Pendampingan Psikososial Rumah Karantina SMP Negeri 3 Mrebet Purbalingga

Pendampingan Psikososial Rumah Karantina SMP Negeri 3 Mrebet Purbalingga

IPK Jawa Tengah, IPK Wilayah, Kegiatan IPK Indonesia
Dalam Rangka Memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Tahun 2021 "Mental Health In An Unequal World". Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jawa Tengah mengadakan serangkaian kegiatan, salah satunya Pendampingan Psikososial Rumah Karantina SMP Negeri 3 Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23- 30 September 2021 yang lalu, sebagai bentuk kepedulian IPK Indonesia khususnya Wilayah Jawa Tengah terhadap kesehatan dan kesejahteraan psikologis siswa yg sedang di karantina terpusat di sekolah. Berawal dari hasil pemeriksaan antigen pada siswa yang diuji coba dalam Sistem Pertemuan Tatap Muka dan ternyata hasilnya banyak yang menunjukkan reaktif sehingga dilakukan karantina terpusat. Hasil asesmen psikologi awal tidak ditemukan masalah psikologis yang berarti, namun beberapa siswa dirasakan perlu mendapatkan perhatian khusus karena mulai muncul rasa bosan, sedih karena jauh dari orang tua. Dengan pendampingan psikososial…
Baca Selengkapnya
Surat Edaran Tentang Penerbitan Surat Tanda Registrasi Elektronik Tenaga Kesehatan

Surat Edaran Tentang Penerbitan Surat Tanda Registrasi Elektronik Tenaga Kesehatan

Informasi IPK Indonesia
Surat Edaran Ketua Majelis Tenaga Kesehatan dan Konsil Tenaga Kesehatan Republik Indonesia terkait penerapan Surat Tanda Registrasi Elektronik (eSTR) Tenaga Kesehatan dapat diunduh di : Surat Edaran MTKI dan KTKI Tentang Penerbitan eSTR - 25 Mei 2021 Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia sebagai organisasi profesi Psikolog Klinis bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)  mengharapkan semua pusat perizinan pemerintahan daerah untuk menyimak kembali aturan tersebut sehingga STR Tenaga Kesehatan hasil cetak mandiri harus diakui KEASLIANnya karena telah memiliki kekuatan hukum dan dianggap sah.      
Baca Selengkapnya
IPK Indonesia Menyediakan API (Aplication Programming Interface) Surat Rekomendasi Izin Praktik Psikolog Klinis

IPK Indonesia Menyediakan API (Aplication Programming Interface) Surat Rekomendasi Izin Praktik Psikolog Klinis

Informasi IPK Indonesia
Sejak awal tahun 2018, Ikatan Psikolog Klinis telah memiliki Sistem Informasi Manajemen dan Administrasi Keanggotaan (SIMAK IPK) untuk mengelola dan melayani administrasi keanggotaan, salah satunya adalah Surat Rekomendasi Izin Praktik (SRIP) yang dikelola oleh IPK Wilayah. Penggunaan sistem ini telah memangkas waktu dan tenaga sehingga layanan administrasi semakin efektif dan efisien. SIMAK IPK juga telah dilengkapi dengan Application Programming Interface (API) agar mempermudah interoperabilitas (pertukaran data) dengan pihak lain yang berkepentingan dalam administrasi keanggotaan termasuk Surat Rekomendasi Izin Praktik (SRIP). Keuntungan adanya pertukaran data SRIP melalui API adalah : Keaslian data surat rekomendasi izin praktik dari organisasi profesi terjamin dan dapat diverifikasi. Pemohon Surat Izin Praktik tidak perlu memasukkan lagi data SRIP secara berulang, demikian pula pihak eksternal yang berwenang menerbitkan SIP PK. Percepatan proses administrasi karena menghemat waktu dan…
Baca Selengkapnya
Kolegium Psikologi Klinis : Badan Otonom Organisasi Profesi Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia

Kolegium Psikologi Klinis : Badan Otonom Organisasi Profesi Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia

Informasi IPK Indonesia
Definisi kolegium tenaga kesehatan dalam Undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk setiap cabang disiplin ilmu kesehatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut. Pembentukan Kolegium Psikologi Klinis didasari oleh pasal 51 ayat UU No.36 Tahun 2014 yang juga menegaskan bahwa kologium bertanggung jawab kepada organisasi profesi. Definisi organisasi profesi dalam Undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi. Pasal 50 ayat 1 UU No.36 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan harus membentuk Organisasi Profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan, martabat, dan etika profesi Tenaga Kesehatan. Atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Para psikolog klinis dari seluruh Indonesia membentuk organisasi profesi psikolog klinis yang berbadan hukum yaitu Ikatan…
Baca Selengkapnya
Rekomendasi Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia tentang Rencana Pelaksanaan Belajar Tatap Muka di Sekolah Tahun 2021

Rekomendasi Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia tentang Rencana Pelaksanaan Belajar Tatap Muka di Sekolah Tahun 2021

Informasi IPK Indonesia
Satgas penanggulangan COVID-19 IPK Indonesia telah melakukan pendataan terkait masyarakat yang mengakses layanan psikolog klinis pada masa pandemi COVID-19 periode Maret-Agustus 2020. Layanan psikolog klinis tersebut sebagian besar diberikan dalam bentuk daring, sehingga meskipun aktivitas selama pandemi dibatasi, masyarakat tetap dapat mengakses layanan. Berdasarkan laporan dari 194 orang psikolog klinis dari 27 wilayah di Indonesia, diperoleh data bahwa salah satu masalah yang paling banyak dikeluhkan adalah hambatan belajar. Pada bulan November 2020, tim Satgas penanggulangan COVID-19 IPK Indonesia, didukung oleh Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, melakukan penelitian tentang Dampak Belajar dari Rumah (BDR) terhadap kondisi psikologis siswa. Penelitian ini melibatkan 15.304 siswa di jenjang pendidikan SD (kelas 4-6), SMP, SMA, dan SMK sebagai partisipan. Mereka berasal dari sekolah-sekolah di 6…
Baca Selengkapnya
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Informasi IPK Indonesia
Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia bersama dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menandatangani nota kesepahaman tentang peningkatan kemampuan anggota Pramuka dalam melakukan Dukungan Psikologis Awal (DPA) pada hari Sabtu, 28 November 2020 di Yogyakarta. Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia diwakili oleh Ketua IPK Indonesia yaitu Dr. Indria Laksmi Gamayanti, M.Si., Psikolog, sedangkan dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yaitu  Mayjen TNI (purn). Dr. Bachtiar.  
Baca Selengkapnya
Tangkal Hoax IPK Indonesia Seputar RUU Praktik Psikologi

Tangkal Hoax IPK Indonesia Seputar RUU Praktik Psikologi

Informasi IPK Indonesia
Ikatan Psikolog Klinis (IPK ) Indonesia menggunakan hak jawab untuk menangkal informasi tanpa fakta (hoax) yang beredar terkait RUU Praktik Psikologi yang saat ini dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR. IPK Indonesia adalah organisasi resmi profesi Psikolog Klinis yang berbadan hukum dan didirikan dalam rangka amanah UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Republik Indonesia. Pasal 1 UU No 36 Tahun 2014 menyebutkan bahwa organisasi profesi adalah wadah berhimpun tenaga kesehatan yang SEPROFESI. Pasal 50 UU No. 36 Tahun 2014 telah memberikan amanah kepada tenaga kesehatan psikologi klinis untuk membentuk sebuah organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan, martabat, dan etika profesi tenaga kesehatan. Bertahun-tahun lalu, para pemangku kepentingan tenaga kesehatan psikologi klinis bersama dengan Pemerintah RI secara bertahap telah membangun sebuah bangunan yang lengkap…
Baca Selengkapnya
Sumpah Profesi Psikolog Klinis Daring Perdana di Masa Pandemi Covid19

Sumpah Profesi Psikolog Klinis Daring Perdana di Masa Pandemi Covid19

Informasi IPK Indonesia, IPK Jawa Tengah, IPK Wilayah
Segenap pengurus IPK Indonesia mengucapkan selamat atas pengambilan sumpah profesi psikolog klinis yang telah berlangsung dengan lancar pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Masa pandemi COVID 19 telah memaksa adanya pembatasan pertemuan berskala besar sementara banyak psikolog klinis yang belum mengucapkan sumpah/janji profesi yang menjadi syarat registrasi tenaga kesehatan sesuai amanah UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Pasal 44 Ayat 3d). IPK Indonesia pusat bekerja sama dengan IPK Indonesia Wilayah Jawa Tengah berusaha membantu rekan-rekan sejawat dengan melakukan terobosan sumpah profesi secara daring dengan ketentuan yang sangat ketat untuk tetap menjaga kesakralan makna dari sumpah profesi tersebut. Pengambilan sumpah profesi psikolog klinis ini merupakan kegiatan sumpah profesi perdana yang dilakukan secara daring. Ada 51 peserta melakukan sumpah dan disaksikan oleh 3 rohaniawan sesuai agama dan kepercayaannya.…
Baca Selengkapnya